Website Profile Dosen UIN Sunan Ampel

DATA PROFILE DOSEN

NIP
196602122007011049
Nama
Dr. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum
NPWP
0000163141029
NIDN
Unit Kerja
Pascasarjana
Rumpun Ilmu
ILMU - ILMU SOSIAL
Email
Homepage

Jurnal
  1. Menghujat Presiden: antara Kebebasan Berpendapat dan Tindakan Hate Speech Perspektif Konstitusi dan Hukum Fiqh (Jurnal Indonesia Maju)
  2. In the state administration system of Indonesia: No space for Khilafah! (HTS Teologiese Studies/Theological Studies)
  3. Normative and Islamic theology on the enforcement of Covid-19 health protocol in Indonesia (HTS Teologiese Studies/Theological Studies)
  4. Mengukur Konstitusionalitas Peninjauan Kembali (PK) Kedua dalam Perkara Perdata (Al-Qanun)
  5. Menakar Urgensi Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Penegakan Kasus Terorisme (Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam)
  6. Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila dalam Model Kepemimpinan di Indonesia (Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial)
  7. Pembaharuan Hukum Acara Pidana Melalui Mekanisme Afdoening Buiten Process (Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam)
  8. Keterwakilan Perempuan di Parlemen Mendorong Kebijakan Perlindungan Perempuan Terhadap Kekerasan (Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial)
Seminar/Conference
  1. Isu-Isu Ketahanan Keluarga Ketika Masyarakat Terancam Wabah: Refleksi Pengalaman Menghadapi Pandemi Covid-19 (Jurusan Sosiologi Fisip Universitas Andalas)
  2. Cara Mudah Menulis Artikel di Jurnal Nasional dan Internasional Bereputasi (LP2M, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)
  3. Kewenangan PA dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)
  4. Penguatan Ketahanan Nasional dalam Rangka Menangkal Radikalisme (Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya)
  5. Pembinaan Hukum Nasional (Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya)
  6. Refleksi Reformasi: Keberadaan Rancangan Undang-Undang Problematik (Magister Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)
  7. Islam Politik Identitas dan Tantangan Masyarakat Era Revolusi Industri 4.0 (Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya)
  8. Internalisasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
  9. Matrikulasi Mahasiswa Baru Program Magister Hukum Tata Negara (UIN Raden Fatah Palembang)
  10. Islam and Knowledge Production in Modern Society (Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya)
  11. New Trends and Issues in Qualitative Research Methods (Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya)
  12. Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memberikan Constitutional Question dan Advisory Opinion untuk Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)
  13. Mempertanyakan Kepastian Hukum: SKB sebagai Mekanisme Pembubaran Ormas (Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya)
Buku
  1. Amandemen UUD 1945 Sebagai Hasil Dari Reformasi Hukum Untuk Menuju Good Governance (Zifatama Jawara)

  1. PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK DALAM IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MENDIKBUD NO 4 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI BLITAR SELATAN -Jurusan Publik Islam-2021-Pembimbing Utama (Main Supervisor)
  2. IMPLEMENTASI PPKM DARURAT DALAM PROSES BELAJAR DI PESANTREN (STUDI KASUS DI PESANTREN AL IBROHIMI GRESIK) -Jurusan Publik Islam-2021-Pembimbing Utama (Main Supervisor)
  3. POLITIK HUKUM INDONESIA DALAM MENANGANI KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA-ORGANISATOR PAPUA MERDEKA PRESPEKTIF HAM -Jurusan Publik Islam-2021-Pembimbing Utama (Main Supervisor)
  4. URGENSI JUDICIARY ORGAN DALAM HUKUM TATA NEGARA DARURAT DI INDONESIA -Jurusan Publik Islam-2021-Pembimbing Utama (Main Supervisor)
  5. ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP KEBIJAKAN KENAIKAN IURAN BPJS DALAM PERPRES NO.64 TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MA NO. 7P/HUM/2020 -Jurusan Publik Islam-2022-Pembimbing Utama (Main Supervisor)
  6. Pelaksaanan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Panggang Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah -Jurusan Publik Islam-2022-Pembimbing Utama (Main Supervisor)
  7. TINJAUAN FIQH SIY?SAH TERHADAP KEPUTUSAN MENTERI NOMOR. 83 TAHUN 2017 TENTANG PENERAPAN APLIKASI SIMPEL DESA DI DESA SIDOGEDUNGBATU KECAMATAN SANGKAPURA KABUPATEN GRESIK -Jurusan Publik Islam-2022-Pembimbing Utama (Main Supervisor)
  8. Perbandingan Kewenangan Impeachment Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia dan Senate di Amerika Serikat -Jurusan Publik Islam-2022-Pembimbing Pendamping (Co Supervisor)